Bawaslu Kalbar Pantau Potensi Pelanggaran Pilkada Petahana Pakai Uang Negara

Antara ยท Senin, 27 Juli 2020 - 12:04 WIB
Bawaslu Kalbar Pantau Potensi Pelanggaran Pilkada Petahana Pakai Uang Negara
ilustrasi pilkada serentak 2020: iNews.id/istimewa

PONTIANAK, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat tengah mengumpulkan data potensi pelanggaran Pilkada yang dilakukan petahana. Di antara yang disorot yakni penggunaan uang negara dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat.

"Ini tentu harus bisa dipetakan, untuk menghindari kerawanan pada pilkada serentak mendatang," kata Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza di Pontianak, Senin (27/7/2020).

Dia mengatakan, perihal penyalahgunaan kewenangan kepala daerah petahanan menjelang pilkada bisa dilakukan dalam beberapa hal. Seperti kewenangan melakukan mutasi pegawai, penyalahgunaan program bansos atau dana hibah.

"Yang perlu ditelusuri adalah selain untuk siapa dana tersebut, juga bisa dilihat siapa penerimanya dan itu bisa berpotensi untuk itu bisa saja diselipi unsur-unsur mobilisasi politik," tuturnya.

Menurut Faisal, sesuai dengan ketentuan yang ada, jika terbukti terdapat kepala daerah petahana yang maju kembali mengikuti pilkada dan memanfaatkan kewenangan untuk kepentingannya, maka berpotensi untuk diskualifikasi.

"Karena persyaratan calon yang bisa didiskualifikasi itu ada beberapa kriteria seperti politik uang yang terstruktur dan masif, yang kedua penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah untuk pasangan calon tertentu," katanya.

Dia menambahkan, memang ada kesulitan dalam menelusuri dana bansos yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Baik itu berupa program pembangunan atau bantuan tunai. Hal itu menurutnya akan sulit untuk diakses karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan.

Kendati demikian, Bawaslu masih memiliki jalan untuk melacak dengan menelusuri siapa penerima bansos tersebut.

"Untuk memetakan ini, ada beberapa bawaslu yang sudah dapat datanya, namun masih ada juga yang belum dan ini akan diusahakan. Namun, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan dana bansos menjelang pilkada dan data itu sudah kita pegang, nanti akan kita umumkan," tuturnya.

Sebanyak tujuh daerah di Kalbar akan menggelar pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Ketujuh daerah itu yakni Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Melawi, Sambas, Sekadau, dan Sintang.


Editor : Reza Yunanto