Bawaslu Sambas Selidiki Stiker Petahana dalam Bantuan Pangan Nakes Puskesmas

Antara ยท Minggu, 20 September 2020 - 12:29:00 WIB
Bawaslu Sambas Selidiki Stiker Petahana dalam Bantuan Pangan Nakes Puskesmas
Ilustrasi pelanggaran pilkada. (Foto: Istimewa)

PONTIANAK, iNews.id – Dalam bantuan pangan untuk tenaga kesehatan di Puskesmas Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) terdapat stiker petahana yang kembali mencalonkan diri di Pilkada Sambas 2020, Atbah-Hairiah. Kasus ini akan ditelusuri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sambas.

"Saat ini terkait persoalan stiker masih dalam tahap proses penelusuran. Hasilnya seperti apa nanti kami lihat hasil penelusuran tersebut," ujar Komisioner Bawaslu Sambas, Mustadi Sabtu (19/9/2020).

Sementara itu, Ketua Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS), Rixsy menyayangkan jika benar bantuan yang diberikan, diselipkan stiker berbau kampanye. Terlepas siapa yang sebenarnya berbuat, tindakan tersebut melawan aturan dan tidak dibolehkan.

"Tentu hal ini bisa melanggar, apalagi kalau bantuan menggunakan dana pemerintah namun dibayangi oleh unsur kepentingan politik pilkada. Intinya tidak boleh ada unsur politik dalam memberikan bantuan apa pun kepada masyarakat," kata dia.

Dia juga meminta petahana tidak menyelewengkan kekuasaan sebagai bupati dan wakil bupati aktif dalam hal apa pun. Hal itu karena di sisi lain, mereka sebagai bakal pasangan calon yang kembali berlaga.

"Kepentingan pencalonan dan urusan pemerintahan harus dibedakan. Jangan sampai kepentingan untuk kembali berkuasa, apa pun bisa dilakukan," katanya.

Rixsy juga meminta Bawaslu agar segera menelusuri kejadian tersebut. Menurutnya, siapa pun calonnya, setiap ada kecurangan atau yang berpotensi atau terbukti curang, maka Bawaslu harus tegas.

“Pemilu ini akan baik jika aturan yang ada memang ditegakkan," kata dia.

Dia memastikan mahasiswa siap ikut mendukung dan mengawal Pilkada berjalan lancar aman dan tanpa praktek curang. Kalau curang, maka kualitas hasil Pilkada akan dipertanyakan.

"Petahana juga harus menjadi contoh dari pasangan lainnya. Semua harus tidak curang karena Pilkada ini bukan ajang berperang atau saling menjatuhkan namun mencari pemimpin yang jujur, jadi tauladan, amanah dan berbuat untuk rakyat bukan golongan," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Presiden BEM Poltesa, Irfan Rabbani. Dia mengatakan, jika hal itu benar hal maka sangat disayangkan. Menurutnya, petahana tidak boleh memanfaatkan kekuasaan.

"Petahana harusnya bisa profesional, menempatkan bantuan tanpa ada unsur lain seperti promosi,” katanya.

Dia juga meminta jika pelanggaran tersebutu terbukti, KPU dan Bawaslu perlu memberi sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan.


Editor : Umaya Khusniah