Bupati Landak Siapkan Sanksi Swab Test Pelanggar PPKM Mikro

Antara · Selasa, 27 April 2021 - 13:00:00 WIB
Bupati Landak Siapkan Sanksi Swab Test Pelanggar PPKM Mikro
Bupati Landak Karolin Margret Natasa saat memimpin upacara kesiapsiagaan PPKM mikro di halaman kantor Bupati Landak. Foto: Antara

PONTIANAK, iNews.id - Bupati Landak, Kalimantan Barat (Kalbar) Karolin Margret Natasa mulai menyiapkan sanksi kepada warga dan pelaku usaha yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Salah satu sanksi yang disiapkan adalah pengujian tes usap (swab test).

Menurut Karolin, peningkatan kasus positif Covid-19 di Landak, mengharuskan pihaknya untuk menerapkan PPKM setidaknya hingga 3 Mei 2021. Apabila pandemi belum melandai maka terbuka kemungkinan PPKM diperpanjang. 

"Sekarang situasinya mulai meningkat lagi dan kita kembali melakukan PPKM. Kita menunggu lebih lanjut apakah nanti PPKM ini cukup sampai tanggal 3 Mei 2021 atau diperpanjang sampai keadaan Covid-19 benar-benar menurun," kata Karolin, di Ngabang, Selasa (27/4/2021).

Dikatakan, pada Senin (26/4) malam, jajarannya telah menggelar upacara kesiapsiagaan PPKM Mikro sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 280/KESRA/2021, dan Instruksi Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2021.

Terkait dengan hal tersebut, ujarnya, warga yang masih berada di luar rumah dan melewati jam operasional harus diuji usap oleh petugas kesehatan. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak mau mengikuti aturan dan menerapkan protokol kesehatan.

Penerapan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PPKM yakni, 
masyarakat harus terus mengikuti protokol kesehatan 5M dan kegiatan operasional masyarakat dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

"Jika dalam pelaksanaan PKKM masih saja ada masyarakat yang melanggar aturan dan tidak menerapkan protokol kesehatan, maka harus dilakukan penindakan salah satunya dengan melakukan tes usap," kata dia lagi. 

Dia menjelaskan, PPKM mikro merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19 yang saat ini di Indonesia kembali meningkat, termasuk di Kalimantan Barat dan Kabupaten Landak.

Berkaitan dengan itu pula Karolin meminta Tim Satgas yang terdiri dari Satpol PP dan BPBD untuk bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam menerapkan PPKM di lapangan.

"Saya meminta lebih diefektifkan dan dipertegas kembali saat ke lapangan nanti serta membuat jadwal patroli secara bergantian serta melakukan kerja sama dengan TNI dan Polri. Yang terpenting kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan PPKM ini," kata dia.

Editor : Erwin C Sihombing

Bagikan Artikel: