FPI Resmi Dilarang, Pemerintah Daerah Diminta Tolak Setiap Kegiatan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah resmi melarang Front Pembela Islam (FPI). Organisasi itu tak memiliki legal standing karena sudah tak terdaftar sebagai organisasi masyarakat (ormas) sejak 21 Juni 2019.

"FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah hilang sebagai ormas," ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Baca Juga

Jejak FPI: Dideklarasikan 1998, Resmi Dilarang 2020

Mahfud menegaskan organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab itu dilarang berkegiatan dan beraktivitas karena tidak memiliki legal standing. Dia mengimbau aparat di tingkat pusat maupun daerah menolak segala kegiatan FPI.

Menurut Mahfud, FPI telah melakukan kegiatan dan aktivitas yang melanggar ketertiban serta keamanan meski sudah tidak terdaftar sebagai ormas. Seperti sweeping sepihak, provokasi, dan lain-lain.

Baca Juga

Kasus Chat Mesum Habib Rizieq dan Firza Dilanjutkan, SP3 Dicabut PN Jaksel

"Kepada pemerintah pusat dan daerah agar menolak segala kegiatan yang mengatasnamakan FPI karena organisasi itu tidak ada," ucapnya.

Dalam konferensi pers itu Mahfud MD didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga negara terkait, yaitu Kepala Badan Inteljen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Penglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjajanto dan Jaksa Agung St Burhanuddin.

Hadir juga Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Kepala PPATK.

Editor: Reza Yunanto