Kalbar Berbatasan dengan Malaysia, Sutarmidji Minta Kepala Daerah Ikut Cegah TPPO
PONTIANAK, iNews.id - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji meminta kepala daerah di wilayah perbatasan ikut mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satunya meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait.
"Kita tahu Kalbar terletak di garda depan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Hal ini sangat berisiko tejadinya tindak pidana perdaganan orang," kata Sutarmidji di Pontianak, Jumat (23/6/2023).
Sutarmidji berharap antarpemerintah di setiap jenjang bisa menciptakan koordinasi dan sinergi untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis di daerah.
Dia mengatakan, berdasarkan data pada 2021-2022 ada lebih dari 30.000 orang warga negara Indnesia (WNI) dikembalikan dari Malaysia. Dari jumlah itu sebanyak 30 persen merupakan warga Kalbar.
"Mereka pulang tak bawa uang akhirnya mereka dikembalikan ke daerah asal," katanya.
Menurut Sutarmidji, pemulangan ke daerah masing-masing tak gampang prosedurnya. Selain investigasi juga biaya yang tak sedikit.
"Ke Sulawesi sampai dua kali penerbangan," katanya.
Sutarmidji menyayangkan mereka yang memilih ke Malaysia. Padahal pendapatan yang diperoleh di negara jiran itu tak lebih besar dari di Kalbar.
"Di sana gaji hanya 1.000 ringgit dan untuk yang berkompeten mungkin lebih. Di sawit sama saja dengan di Kalbar. Umumnya kerja sebagai petani atau permanen sawit. Kerjanya kurang lebih sama dengan yang di sini," kata mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.
Sutarmidji meminta para bupati mendorong agar menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat, sehingga mereka tidak perlu pergi sampai ke negara tetangga untuk mendapat kerja.
"Makanya saya juga buat Puat Sertifikasi Tenaga Kerja. Ini untuk menaikkan daya saing dan value tenaga kerja kita," katanya.
Editor: Reza Yunanto