Kalbar Terapkan PPKM Mikro, Pendatang Wajib PCR Negatif

Antara ยท Selasa, 20 April 2021 - 08:40:00 WIB
Kalbar Terapkan PPKM Mikro, Pendatang Wajib PCR Negatif
Kepala Dinkes Kalimantan Barat dr Harisson. (Foto: Antara)

PONTIANAK, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) akan menerapkan PPKM mikro karena kasus Covid-19 meningkat. Syarat pendatang juga wajib membawa hasil PCR negatif Covid-19.

"Sebagai langkah awal, Kalbar akan kembali memperlakukan syarat PCR negatif bagi semua pelaku perjalanan yang akan masuk ke wilayah Kalbar dengan menggunakan transportasi udara," kata Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson di Pontianak, Senin (19/4/2021).

Harisson mengatakan, dasar penerapan PPKM mikro yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tahun 19 April 2021. Kalbar ditetapkan sebagai salah satu provinsi yang harus menerapkan PPKM mikro.

Harisson menjelaskan, penerapan PPKM Mikro lebih mengoptimalkan Pos Komando Penanganan Covi-19 di tingkat desa dan kelurahan. Untuk itu pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar harus mengatur PPKM Mikro hingga tingkat RT/RW yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

"PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten/ kota yang terdiri dari membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan Work from Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work from Office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat," tuturnya.

Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar juga akan dilakukan secara daring dan luring atau tatap muka. Untuk perguruan tinggi/ akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Sedangkan untuk sektor esensial tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

"Seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa beroperasi," ujarnya.

Editor : Reza Yunanto