Kelola Perbatasan di Aruk, Gubernur Sutarmidji Minta Diberi Kebebasan

PONTIANAK, iNews.id - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji meminta diberi kebebasan dalam mengelola wilayah perbatasan. Menurut Sutarmidji, potensi ekonomi di wilayah perbatasan belum digarap maksimal.

Hal itu disampaikan Sutarmidji usai Rakor Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara (Aruk, Motaain dan Skouw) di Pontianak, Jumat (10/7/2020).

Salah satu yang disorot yakni Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Aruk, Kabupaten Sambas. Sutarmidji menyebut belum ada peningkatan ekonomi yang dirasakan bagi pemerintahan daerah setempat.

Menurutnya, PLBN Aruk sudah cukup lama diresmikan oleh Presiden, namun tidak ada peningkatan ekonomi di perbatasan.

"Karena kita (Indonesia) sudah beranggapan perdagangan Internasional, sedangkan negara Malaysia beranggapan perdagangan tradisional. Jadi barang dagangan itu dilangsir di zona netral aja dan pemerintah daerah sudah kita paksa untuk manfaatkan itu," kata Sutarmidji.

Sutarmidji mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah berupaya untuk melakukan perdagangan antar dua wilayah namun dirinya menilai masih kurang efektif dan maksimal. Karena itu dia meminta kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera membangun ekonomi di perbatasan itu.

Sutarmidji berharap dengan adanya Inpres percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam kewenangan pengelolaan perbatasan untuk bekerjasama dengan pemerintah negara tetangga.

Menurutnya, meskipun kewenangan hubungan kedua negara dipegang pusat, tapi bukan berarti daerah tidak bisa melakukan pengelolaan perbatasan.

"PLBN yang ada di Kalbar harus kita maksimalkan untuk peningkatan ekonomi diperbatasan, seiring dengan di izinkannya pemerintah daerah untuk mengelola perbatasan saat ini," ujar mantan Wali Kota Pontianak ini

Editor: Reza Yunanto