Tak Bayar Pajak, 34 Reklame di Pontianak Disegel

PONTIANAK, iNews.id - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) menyegel 34 tituk reklame. Hal ini dilakukan karena pemiliknya tidak atau lalai dalam membayar pajak.

"Di mana reklame-reklame tersebut terdapat tunggakan pajak dan hingga kini belum ada penyelesaian oleh pihak pemilik reklame," kata Kepala Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak, Irwan Prayitno, Senin (26/9/2022).

Baca Juga

Amankan Aset, Pemkot Pontianak Ajukan Penerbitan 20 Sertifikat Tanah ke BPN 

Dia menambahkan, kegiatan penertiban ini ditujukan terhadap reklame-reklame yang telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak.

TPPD Kota Pontianak menertibkan sejumlah reklame yang belum melunasi pajaknya dengan memasang segel.

Baca Juga

Terpilih di Festival Film Bulanan Periode September, Sandiaga Uno Beri Apresiasi untuk Sineas Pontianak dan Makassar

"reklame ini belum membayar pajak daerah, dalam pengawasan Pemerintah Kota Pontianak," begitu bunyi segel yang dipasang.

Beberapa jenis reklame yang disegel, di antaranya reklame jenis billboard berukuran besar dengan berbagai merk produk turut disegel dengan ditutupi sebagian baliho bertuliskan reklame tersebut belum membayar pajak.

Baca Juga

Penyegelan SDN 41 Pontianak Dilaporkan ke Polisi, Edi Kamtono : Ini Fasilitas Publik

Dari sejumlah reklame yang ditertibkan, didominasi oleh produk ponsel atau smartphone, merk kendaraan bermotor dan reklame transportasi online. Masa tayang pajak yang belum dibayar bervariasi mulai dari bulanan, satu tahun hingga dua tahun.

"Sebelum dilakukan tindakan penyegelan ini, kami sudah terlebih dahulu melayangkan surat teguran beberapa kali kepada pemilik titik-titik atau penyelenggara reklame tersebut," kata dia.

Baca Juga

Buntut Penyegelan SDN 41 Pontianak Utara, Siswa Kembali Belajar Daring

Namun sayangnya, lanjut dia, hingga saat dilakukan penindakan ini, belum ada tindak lanjut pemilik reklame untuk menyelesaikan kewajibannya.

Umumnya, kata Irwan,pelanggaran yang paling sering dilakukan pemilik reklame adalah memasang reklame dulu padahal pajak reklamenya belum dibayar dan ini jelas tidak sesuai ketentuan.

"Setelah penyegelan ini, apabila dalam waktu 7x24 jam pemilik titik reklame tersebut belum menindaklanjutinya, maka kita akan melakukan penurunan terhadap reklame tersebut," tegasnya.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto