Wali Kota Pontianak Akan Tertibkan Sejumlah Aset yang Belum Bersertifikat

Antara ยท Sabtu, 27 Juni 2020 - 09:39 WIB
Wali Kota Pontianak Akan Tertibkan Sejumlah Aset yang Belum Bersertifikat
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. (Foto: Antara)

PONTIANAK, iNews.id - Sejumlah aset di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ternyata belum memiliki sertifikat atau sudah bersertifikat namun hilang. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri Pontianak untuk mengurus sertifikasi aset-aset tersebut demi menghindari sengketa.

"Kami sudah melakukan kerja sama dengan BPN dan Kejaksaan Negeri, seperti hari ini kita menerima penyerahan sertifikat tanah eks Terminal Pal Lima," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Jumat (26/6/2020).

Salah satu yang baru mendapat sertifikat yakni tanah seluas 1.778 meter persegi bekas Terminal Pal Lima di Jalan Husein Hamzah. Tak hanya itu, Edi mengungkapkan ada sejumlah aset milik Pemkot Pontianak yang hingga kini masih bermasalah.

"Kalau aset-aset itu sudah dibenahi, akan lebih mudah dimanfaatkan untuk fasilitas yang menunjang pembangunan," katanya.

Edi menjelaskan, beberapa permasalahan aset yang dihadapi Pemkot Pontianak di antaranya secara de facto tanah itu milik pemerintah dan sudah dibeli hanya saja belum disertifikatkan. Ada pula bangunan milik Pemkot Pontianak tetapi tidak ada sertifikat.

"Itu akan kami tertibkan dan benahi supaya secara administrasi aset-aset tersebut lengkap," ujarnya.

Edi mengakui masih ada sekitar 20 hingga 30 persen daset milik Pemkot Pontianak yang masih harus dibenahi dari segi sertifikasi tanah. Sebab ada beberapa yang arsipnya hilang atau sudah dibeli tetapi belum bersertifikat, dan ada pula yang bersengketa.

Sementara itu, Plt Kepala BPN Kota Pontianak Imawan menyebut, BPN Pontianak mempunyai program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Program tersebut mensertifikatkan keseluruhan tanah di Kota Pontianak. BPN Pontianak telah memiliki rod map penyelesaian bidang-bidang tanah hingga 2024.

Dia mengatakan, untuk proses pensertifikatan tanah pertama kali prosesnya memakan waktu sekitar tiga bulan. Selama proses itu ada kegiatan pengukuran, pemeriksaan baru kemudian penerbitan sertifikat.

"Kalau itu tanah aset milik Pemda ada penelitian atau pemeriksaan tanah, penerbitan SK, baru kemudian terbit sertifikatnya," katanya.

Menurutnya, yang menjadi landasan dalam menerbitkan sertifikat adalah dokumen perolehan tanahnya. Dokumen perolehan tanah tersebut harus jelas sebelum diterbitkannya sertifikat.

Saat ini BPN Pontianak sedang membangun program Kelurahan Lengkap yang bertujuan memetakan bidang-bidang tanah yang ada di kelurahan tersebut.

"Selama data atau dokumen bukti-bukti perolehan tanah itu lengkap, kami terbitkan sertifikatnya," katanya.


Editor : Reza Yunanto