Wali Kota Pontianak: Pembebasan Lahan Jembatan Kapuas Sudah 30 Persen

Antara ยท Rabu, 09 September 2020 - 17:42 WIB
Wali Kota Pontianak: Pembebasan Lahan Jembatan Kapuas Sudah 30 Persen
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menunggu informasi resmi temuan lima kasus positif Covid-19 dari hasil razia masker. (Antara)

PONTIANAK, iNews.id - Pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) masih dalam tahap pembebasan lahan. Jumlah lahan yang telah dibebaskan mencapai 30 persen dari total rencana lahan yang akan dibebaskan.

"Rencana pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I sudah masuk dalam tahap pembebasan lahan dan juga tahap penyempurnaan desain," kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Rabu (9/9/2020).

Edi menambahkan, setelah proses pembebasan lahan selesai, proses pengerjaan fisik jembatan tahun depan sudah bisa berjalan. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan lahan mencapai Rp46 miliar. Sedangkan anggaran keseluruhan untuk mega konstruksi ini diperkirakan mencapai Rp400 miliar.

"Kami menginginkan Jembatan Paralel Kapuas I ini bersifat fungsional sehingga tidak banyak dampak yang akan ditimbulkan," katanya.

Edi menjelaskan, pembangunan jembatan akan mengikuti jembatan eksisting yang ada saat ini. Sehingga tidak begitu banyak perubahan. Namun dia meminta lebih bagus dan sempurna supaya lalu lintas lebih nyaman.

Saat ini, tim appraisal yang bertugas menaksir nilai properti, telah mulai bekerja. Dalam dua pekan ke depan ditargetkan sudah ada hasil penilaian dari tim appraisal itu.

"Sehingga bisa dilanjutkan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan," ujarnya.

Tahap pertama pada sisi wilayah selatan sudah dilakukan penilaian dan sebagian juga sudah ada yang dibayarkan untuk pembebasan lahannya. Sementara tahap kedua masih menunggu penilaian yang dilakukan tim appraisal. Peta bidang juga telah didapatkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sehingga harapan kita bisa lebih cepat dan segera dilaporkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR," katanya.


Editor : Reza Yunanto