PONTIANAK, iNews.id - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji meminta bupati dan wali kota mempercepat serapan anggaran APBD 2023. Sutarmidji tak segan untuk menunda transfer dana ke daerah yang lambat menyerap APBD.
"Daerah yang eksekusinya lambat, bagi hasil pajaknya saya tunda. Tidak akan saya transfer, karena dana sudah diserahkan tetapi tidak dibelanjakan. Saya tidak mau," kata Sutarmidji di Pontianak, Jumat (27/1/2023).
Sutarmidji mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar menyerahkan bagi hasil pajak hampir Rp100 miliar ke tiap kabupaten dan kota. Bahkan Kota Pontianak mencapai Rp170 miliar per tahun.
"Kita dari Rp6 triliun APBD, Rp1,1 triliun itu dana bagi hasil pajak untuk daerah tingkat dua," tutur mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.
Dia mengingatkan, pemerintah daerah yang telah menerima bagi hasil pajak namun tidak membelanjakan malah akan jadi masalah.
Menurutnya, kepala daerah tidak perlu takut membelanjakan anggaran daeranya. Apabila menghadapi kendala agar melaporkan ke aparat penegak hukum (APH).
Sutarmidji mengatakan, berdasarkan data Kemnterian Dalam Negeri (Kemendagri), Provinsi Kalbar termasuk yang terbaik dalam penyerapan APBD 2022.
"Kalau kita lihat data Mendagri, sebenarnya Kalbar urutan terbaik. Pendapatan kita urutan keempat dan belanja juga urutan keempat. Kita lebih konsisten dari daerah lain," katanya.
Editor : Reza Yunanto
Artikel Terkait