"Ini problem serius soal sistem kontrol yang kemudian meminimalisir penyalahgunaan. Banyak sekali kssus penyelewenangan, terakhir di Kemensos bagaimana menteri terjerat bansos. Nah, bagaimana inisiasi sistem kontrol yang efektif?" kata Gun Gun.
Menjawab pertanyaan dewan juri, Edi mengatakan Pemkot Pontianak telah memiliki data yang komprehensif terkait kesejahteraan masyarakat. Data inilah yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial.
"Alhamdulillah untuk data penduduk miskin di Pontianak ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada 2019 saya sudah melakukan pendataan rutin enam bulan sekali, diverifikasi dan divalidasi lagi. Begitu terjadi pandemi dan ada bansos misalnya, ini kita kirim berdasarkan data itu," katanya.
Terkait dengan kolaborasi penanganan Covid-19, Pemkot Pontianak selalu melibatkan berbagai komunitas. Edi menuturkan, pelibatan masyarakat dilakukan secara formal ataupun non formal. Mereka misalnya bisa ikut mengontrol penyaluran bantuan sosial Covid-19 agar tepat sasaran.
Editor : Nur Ichsan Yuniarto
Artikel Terkait