Kontroversi Tanaman Kratom, Anggota DPR Kalbar Dukung Uji Legalitas

PONTIANAK, iNews.id - Anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar), Daniel Johan mendukung uji legalitas tanaman kratom yang menjadi kontroversi. Komoditas unggulan Kalbar itu saat ini masih dianggap terlarang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Kami juga akan melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sehingga punya dasar yang kuat bukan asal-asalan," ujar Daniel di Pontianak, Jumat (17/9/2021) lalu.

Baca Juga

Terobos Jalur Ilegal, 41 TKI Hendak ke Malaysia Diamankan Satgas Pamtas

Daniel yang duduk di Komisi VI DPR ini mengatakan, rapat koordinasi (rakor) juga akan dilakukan dengan mengundang Gubernur Kalbar, Kementerian Pertanian, termasuk BNN.

Menurut Daniel, apapun kebijakan yang mengatur tanaman kratom harus memiliki dasar kajian yang kuat dan final.

Baca Juga

499 Prajurit Kodam XII Tanjungpura Dikirim ke Pusdiklatsus Kopassus Batujajar

Daniel mengatakan, meski BNN menganggap kratom terlarang, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru memiliki gerakan menanam kratom yang dianggap bagian dari program penghijauan.

Baca Juga

Melihat Aksi Wali Kota Pontianak Jalan Kaki Sendiri Menyusuri Kota

Menurut Daniel, kratom terbukti memiliki potensi besar untuk meraup penghasilan bagi petani. Soal pengunaan kratom yang disebut menimbulkan efek seperti narkoba, Daniel mengaku tidak tahu.

"Saya juga bingung soal kratom itu bisa lebih bahaya dari narkotika. Saya pernah minum namun tidak merasakan efek apapun," tutur politisi PKB ini.

Baca Juga

Gubernur Kalbar Akan Surati Jokowi Soal Tanaman Kratom, Ada Apa?

Sebelumnya Gubernur Kalbar Sutarmidji mengaku akan berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tanaman kratom.

"Saya sudah mengumpulkan semua data. Nanti saya akan menyurati beliau. Beliau akan bilang nanti mungkin dari DPR akan back up ini," kata Sutarmidji di Kubu Raya, Sabtu (18/9/2021).