Maju ke PTUN, Pasangan Perseorangan Yasir-Budi Harus Maksimalkan Bukti Dukungan KTP

Irfan Ma'ruf ยท Selasa, 15 September 2020 - 15:39 WIB
Maju ke PTUN, Pasangan Perseorangan Yasir-Budi Harus Maksimalkan Bukti Dukungan KTP
Ilustrasi Pilkada serentak 2020 (Antara)

JAKARTA, iNews.id - Bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan Yasir Anshari-Budi Matheus akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan DKPP terkait hasil keputusan Bawaslu Ketapang, Kalimantan Barat yang menolak seluruh permohonan sengketa dukungan KTP.

Namun, pasangan Yasir-Budi harus memaksimalkan pembuktian dukungan yang diperoleh baik dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Politik itu pekerjaan sepanjang hidup di masyarakat, dan tentu semua bapaslon perseorangan harus menunjukkan bukti dukungan dari publik," kata Adi Prayitno,  pengamat politik Universitas Islam Negeri(UIN) Syarif Hidayatullah,  Senin (14/9/2020).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menegaskan semua bapaslon Perseorangan yang tertahan harus memaksimalkan pembuktian dukungan. Salah satu alat pembuktian di persidangan, yakni dukungan KTP. "Sah dan diatur secara hukum, jika ada Bapaslon Perseorangan yang mengajukan gugatan ke PTUN dan DKPP," katanya.

Hal senada disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja. Dia  mengimbau para bapaslon perseorangan yang belum memenuhi syarat  di Pilkada 2020, agar tidak berputus asa. Upaya pencarian keadilan  harus terus dilakukan agar bisa berkompetisi di Pilkada.

Dia menuturkan, jika  persidangan di Bawaslu di daerah tidak sesuai harapan pemohon, seperti yang dialami Bapaslon Yasir-Budi,  maka masih terbuka  jalur di PTUN. "Masih banyak upaya hukum yang bisa diambil, bisa melalui musyawarah terbuka atau persidangan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengungkapkan dinamika yang cukup berat dihadapi para bapaslon perseorangan di beberapa daerah dalam tahapan Pilkada 2020. Salah satunya, adalah  aturan pengumpulan data dukungan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar.

“Kalau dilihat seperti Pilkada di Ketapang dan Bandarlampung, seperti ada upaya mempersulit calon perseorangan dalam memenuhi persyaratan 6,5% sampai 10% dukungan dari jumlah pemilih di pemilu sebelumnya," ujarnya.

Di sisi lain, pilkada saat ini  masih marak dugaan praktik mahar politik dari Bapaslon untuk mendapatkan dukungan  partai politik. "Bapaslon yang ingin dapat dukungan dari partai politik, pasti mengeluarkan modal yang cukup besar. Dan itu, bisa jadi indikasi pemicu berbagai upaya untuk menjegal Bapaslon peserorangan yang dianggap potensial," kata Titi.

Diketahui, Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Perseorangan Yasir Anshari - Budi Matheus  mengajukan permohonan pembatalan berita acara hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bapaslon perseorangan yang digelar oleh KPU Ketapang ke Bawaslu Ketapang. Namun, Bawaslu  Ketapang menolak seluruh permohonan pemohon.

Pertengahan pekan ini, Bapaslon Perseorangan tesebut akan menempuh jalur hukum ke PTUN dan DKPP. Jika nanti  ada temuan pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu Ketapang, DKPP bisa melakukan pemecatan kepada pihak-pihak terkait.

Dia mengharapkan sengketa pilkada ini dapat tuntas sebelum KPU  menetapkan Paslon Peserta Pilkada 2020 pada pekan depan, Rabu 23 September 2020. Dengan demikian, Bapaslon Perseorangan yang sementara tertahan, dapat mengikuti Pemungutan Suara  pada 9 Desember 2020.


Editor : Kastolani Marzuki