Sutarmidji menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalbar telah melakukan mediasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Namun belum ada titik temu karena perwakilan perusahaan yang hadir bukan pengambil kebijakan.
Di sisi lain, Sutarmidji berharap pemerintah pusat membuat aturan tentang corporate social responsibility (CSR) yang jelas bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalbar.
"Serta pemerintah pusat dapat mengeluarkan aturan yang jelas tentang CSR ini
Editor : Reza Yunanto
Artikel Terkait