Demokrat Moeldoko Ditolak, 7 Kader Ikut KLB Deliserdang Dipecat

PONTIANAK, iNews.id - DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat (Kalbar) akan memecat tujuh kader yang mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara. Keputusan itu diambil setelah pemerintah menolak pengesahan Partai Demokrat pimpinan Moeldoko hasil KLB.

"Dalam waktu dekat, kami berharap surat usulan pemecatan yang saya minta pada Dewan Pimpinan Pusat terhadap tujuh kader yang menghadiri KLB akan segera dikabulkan oleh DPP. Hal tersebut agar ketujuh kader ini tidak bisa lagi mengklaim diri sebagai kader demokrat apabila sudah resmi dipecat," kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Erma Suryani di Pontianak, Kamis (1/4/2021).

Baca Juga

Mabes Polri Diserang, Polda Kalbar Ketatkan Pengamanan Markas Polisi

Erma mengatakan, DPD Partai Demokrat Kalbar menyambut baik keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly yang menolak pengesahan Partai Demokrat pimpinan Moeldoko. Keputusan tersebut semakin menguatkan pemecatan tujuh kader yang mengikuti KLB.

"Kami DPD Partai Demokrat Kalbar menyambut baik penolakan pengesahan KLB Deli Serdang yang disampaikan oleh Menkumham," tuturnya.

Baca Juga

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, Gagal Verifikasi Kepengurusan 

Dia juga berterima kasih atas kesolidan kader dan jajaran pengurus termasuk Tim Reaksi Cepat Demokrat Kalbar untuk mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum.

"Saya berterima kasih atas solidnya 14 Dewan Pimpinan Cabang, 58 anggota fraksi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalbar, para pengurus DPD, DPC, pengurus anak cabang dan ranting yang satu komando mendukung AHY," katanya.

Baca Juga

Menkumham Tolak Sahkan Partai Demokrat Kubu Moeldoko

Sebelumnya Menkumhan Yasonna menyatakan pemerintah menolak pengesahan Partai Demokrat hasil KLB yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum karena tak memenuhi syarat terkait verifikasi kepengurusan  

"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan pimpinan daerah atau DPD, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC dan tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC," kata Yasonna dalam konferensi pers, Rabu (31/3/2021).
 

Editor: Reza Yunanto