Ketua DPD La Nyalla Dapat Gelar Kehormatan Datuk dari Kesultanan Pontianak

Menurutnya, negara dilahirkan melalui proses panjang yang dimotori oleh kelompok civil society yang mandiri dan madani. 

Termasuk di dalamnya adalah kerajaan dan kesultanan Nusantara. Bukan oleh kelompok politik yang ingin menguasai dan mendominasi. 

“Karena kerajaan dan kesultanan nusantara adalah pondasi peradaban yang mempengaruhi semangat kemerdekaan dan semangat lepas dari penjajahan,” ujarnya.

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, negeri ini lahir dari kesadaran kolektif kaum terdidik, bangsawan dan mereka yang terlibat dalam sejarah dan nilai-nilai adiluhung serta peradaban nusantara yang disebarkan melalui kesultanan dan kerajaan Nusantara. 

“Dari situlah kemudian lahir perkumpulan dan persyarikatan, diawali lahirnya Budi Utomo tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Puncaknya Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bahkan ideologi bangsa yang dirumuskan lewat sidang BPUPKI dan PPKI juga mendapat banyak masukan pikiran-pikiran luhur dari hampir seluruh pemangku kerajaan dan kesultanan Nusantara,” katanya. 

La Nyalla mengatakan, sudah sepantasnya jika negara mengakui, menghormati dan memberikan tempat khusus bagi keberadaan Kerajaan Nusantara, seperti tertulis di dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar kita, dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

“Agar keberpihakan dan dukungan Negara terhadap kerajaan nusantara lebih konkrit dan nyata, DPD RI sebagai representatif daerah berkomitmen mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa menghormati dan melindungi Kerajaan Nusantara sebagai fondasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata ya. 

Ditambahkannya, DPD juga mendukung berbagai upaya pelestarian nilai-nilai tradisi beserta peninggalan Kerajaan Nusantara sebagai bagian dari upaya pembangunan kebudayaan nasional. 

“Salah satu agenda utama DPD adalah Kunjungan Kerja di Kerajaan-Kerajaan Nusantara. Ini merupakan wujud nyata dari komitmen DPD dalam penguatan peran Kerajaan Nusantara tersebut,” katanya. 

La Nyalla juga mengundang pemangku kerajaan dan kesultanan Nusantara untuk bertemu dalam sebuah forum di Jakarta, yang direncanakan pada Oktober mendatang. 

“Dari forum tersebut, diharapkan akan lahir beberapa rekomendasi yang fundamental terkait dengan arah perjalanan bangsa ke depan supaya menjadi lebih baik lagi,” katanya. 

Hadir dalam acara silaturahmi ini, Sekjen DPP Majelis Adat Kesultanan Nusantara (MAKN) Yani WS Koeswodidjoyo dan Ketua Tim Pokja Kerajaan Nusantara, Dr Yurisman Star. 

Editor: Kastolani Marzuki