Segel Masjid Ahmadiyah, Setara Institute Sebut Pemkab Sintang Diskriminatif

Erwin C Sihombing · Minggu, 15 Agustus 2021 - 11:54:00 WIB
Segel Masjid Ahmadiyah, Setara Institute Sebut Pemkab Sintang Diskriminatif
Setara Institute mengecam penyegelan Masjid Ahmadiyah oleh Pemkab Sintang. Foto: Ilustrasi/Antara

JAKARTA, iNews.id - Setara Institute menyebut langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang, Kalimantan Barat (Kalbar) menyegel Masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Tempunak, Sabtu (14/8/2021) sebagai bentuk diskriminasi. Apalagi penyegelan dilatari dari penolakan sebagian masyarakat yang meminta pemerintah menyegel rumah ibadah itu.

Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan, Pemkab Sintang telah melembagakan praktik diskriminatif melalui surat keputusan bersama (SKB) bupati Sintang, kajari dan kepala kantor kemenag. Padahal, pemerintah sejatinya harus menjaga kerukunan umat beragama dan menjamin hak warga untuk beribadah.

"SKB tersebut merupakan bentuk ketundukkan Pemkab Sintang pada kelompok intoleran," kata Halili, Minggu (15/8/2021).

Dia mengatakan, tindakan penyegelan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang diyakini. Langkah penyegelan tersebut menunjukkan pula pemerintah tidak konsisten menjalankan amanat konstitusi.

"Pemerintah pusat, khususnya kemendagri dan kemenag harus turun tangan menangani praktik intoleransi dan diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah Sintang, yang gagal ditangani secara presisi dan adil oleh Pemerintah Kabupaten," ujarnya.

Dia juga meminta agar kepolisian di Sintang memberi perlindungan kepada kelompok minoritas Ahmadiyah. Jangan sampai tindakan penyegelan berbuntut pada aksi intimidasi terhadap warga Ahmadiyah.

"Elite-elite politik lokal di Sintang juga diharapkan untuk tidak mempolitisasi isu Ahmadiyah di sana. Sedangkan elaksana tugas (plt) bupati hendaknya tunduk kepada ketentuan konstitusi dan proaktif melakukan penguatan kebhinekaan dengan mendorong terwujudnya koeksistensi damai dalam perbedaan," kata Halili.

Editor : Erwin C Sihombing

Bagikan Artikel: