Mafia Tanah di Kubu Raya Libatkan Mantan Pegawai BPN dan Kepala Desa

Barlian Pasore, Antara ยท Kamis, 22 April 2021 - 15:40:00 WIB
Mafia Tanah di Kubu Raya Libatkan Mantan Pegawai BPN dan Kepala Desa
Direskrimum Polda Kalbar Kombes Luthfie Sulistiawan dalam keterangan pers kasus mafia tanah di Pontianak, Kamis (22/4/2021). (Foto: Barlian Pasore)

PONTIANAK, iNews.id - Kasus mafia tanah di Desa Durian, Kecamatan Sungai Raya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat melibatkan mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN). Seorang kepala desa (kades) juga terlibat.

Hal itu diungkapkan Direskrimum Polda Kalbar Kombes Luthfie Sulistiawan dalam keterangan pers di Pontianak, Kamis (22/4/2021).

Dia menjelaskan, mantan pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya itu berinisial A. Dia pernah menjabat Ketua Tim Ajudikasi Desa Durian, Kabupaten Kubu Raya tahun 2008.

"Tersangka berinisial A yang eks pegawai BPN Kubu Raya sudah pernah dilaporkan dalam kasus yang sama tahun 2014 dan mendapat vonis dua tahun penjara sehingga diberhentikan tidak hormat dari BPN pada 2015," tuturnya.

Kemudian tersangka berikutnya yakni UF yang pernah menjadi Kades Durian tahun 2008.

Dua tersangka lainnya yakni H dan T sebagai pemegang sertifikat hak milik (SHM) tanah. Dalam pemeriksaan juga terungkap para pemegang SHM tersebut merupakan keluarga dari tersangka A.

Menurutnya modus mafia tanah tersebut yakni tersangka A menerbitkan SHM dengan memalsukan warkah, yaitu berupa surat pernyataan tanah (SPT) dan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kades Durian berinisial UF.

Kemudian SPT tersebut dipalsukan seolah-olah atas nama penggarap yakni tersangka H dan T, padahal yang sebenarnya bukan sebagai penggarap apalagi sebagai pemilik tanah itu.

"Surat keterangan yang dipalsukan dibuat seolah-olah pemegang hak sebagai warga Desa Durian, padahal yang sebenarnya bukan warga Desa Durian tersebut," ujarnya.

Akibatnya para pemegang SHM sebenarnya tidak bisa mengurus sertifikat karena telah dipalsukan menjadi milik tersangka H dan T.

"Atas kejadian itu, pemilik tanah yang sebenarnya tidak dapat menerbitkan atau mengurus sertifikat tanahnya," ujarnya.

Barang bukti yang diamankan, yakni 147 warkah lokasi di Desa Durian yang di dalamnya terdapat surat pernyataan tanah dan KTP sementara atau surat keterangan domisili yang diduga dipalsukan. Total ada 83 berkas sudah teridentifikasi korbannya. 

Berikutnya 147 buku tanah, 11 lembar SHM tanah, satu buku register pengantar KTP dari Kantor Desa Durian, SPT dan KTP sementara dari produk Desa Durian.

Kerugian kasus mafia tanah itu ditaksir Rp1 triliun. Hal itu diketahui dari tanah seluas 200 hektare tanah yang digelapkan para tersangka harganya sekitar Rp500.000 per meter persegi.

Para tersangka diancam pasal 263 KUHP Jo pasal 266 KUHP, dan pasal 263 KUHP Jo pasal 55 KUHP dengan ancaman enam tahun penjara.

Editor : Reza Yunanto